TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom dari Universitas Indonesia Faisal Basri mengkritik ihwal tugas pokok dan fungsi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Investasi, menurut dia, merupakan wewenang di Badan Koordinasi Penanaman Modal, di mana nomenklatur itu urusannya Menko Perekonomian.
"Kenapa di maritim? Apakah hanya maritim yang didorong investasinya? Tidak juga, kan. Kalau ingin meningkatkan peran Pak Luhut, angkat saja jadi Perdana Menteri sekalian," kata Faisal di Hotel Milenium, Jakarta, Rabu, 20 November 2019.
Tak hanya itu. Dari pengamatan Faisal, Luhut mengurus hampir semua kementerian. "Sampai uang dari Hong Kong masuk ke Indonesia dia urus juga. Ini calo apa menteri? Semua diurus. Memang nomenklaturnya di dia, tapi jadi tapi tidak benar. Kalau mau jelas, angkat saja dia jadi Perdana Menteri, dia suruh semua menterinya," kata Faisal.
Faisal heran sebenarnya siapa yang menjadi panglima dalam urusan investasi, Kementerian Koordinator Kemaritiman atau Kementerian Koordinator Perekonomian. Bahkan, kata dia, Luhut juga mengurusi persoalan mobil listrik. "Yang begini-begini akibatnya saya rasa suatu saat akan chaos."
Dengan manajemen pemerintahan seperti ini, menurut Faisal, tak tertutup kemudian tahun kedua akan terjadi reshuffle di kabinet. "Karena susah dengan komposisi seperti ini. Tidak akan mengegolkan gawang, tapi akan bobol terus. Jadi makin cepat sadar, makin baik," ucapnya.
Secara keseluruhan, dia menilai kinerja investasi di Indonesia tidak jelek. Pertumbuhan investasi Indonesia itu lebih tinggi dari rata-rata Negara ASEAN, lebih tinggi dari Cina dan hanya lebih kalah dari Vietnam dan India. "Kenapa kita tidak lebih peduli kepada pertumbuhan kredit yang kian hari kian turun. Dari dulu investasi asing kecil perannya," kata Faisal.
Berita Selanjutnya
Solo Great Sale 2024 Berhadiah Mobil
51 menit lalu
Artikel Terkait
-
Presiden Jokowi: Pencapaian Timnas U-23 Indonesia di Piala Asia U-23 2024 Layak Diapresiasi
-
Bahlil Janji Percepat Investasi untuk Swasembada Gula dan Bioetanol
-
Delegasi Uni Eropa Kunjungi IKN untuk Jajaki Peluang Investasi
-
Terpopuler: Pria Sobek Tas Hermes di Depan Petugas Bea Cukai, BTN Didemo karena Uang Nasabah Hilang
-
Ini Aturan Mengenai Kewarganegaraan Ganda di Indonesia Hingga Kasus yang Pernah Terjadi
Rekomendasi Artikel
Video Pilihan
Presiden Jokowi Beri Semangat Timnas Indonesia U-23 untuk Kejar Tiket Olimpiade Paris 2024 Usai Dikalahkan Irak
15 menit lalu
Setelah kalah melawan Irak, timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff untuk mengejar tiket berlaga di Olimpiade Paris 2024.
Presiden Jokowi: Pencapaian Timnas U-23 Indonesia di Piala Asia U-23 2024 Layak Diapresiasi
56 menit lalu
Presiden Jokowi menilai pencapaian Timnas U-23 Indonesia yang mencapai semifinal di Piala Asia U-23 2024 layak diapresiasi.
Bahlil Janji Percepat Investasi untuk Swasembada Gula dan Bioetanol
1 jam lalu
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan akan mempercepat investasi untuk percepatan swasembada gula dan bioetanol.
Delegasi Uni Eropa Kunjungi IKN untuk Jajaki Peluang Investasi
1 jam lalu
Delegasi Uni Eropa mengunjungi Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk penjajakan peluang investasi.
Terpopuler: Pria Sobek Tas Hermes di Depan Petugas Bea Cukai, BTN Didemo karena Uang Nasabah Hilang
4 jam lalu
Terpopuler bisnis: Pria menyobek tas Hermes di depan petugas Bea Cukai karena karena diminta bayar Rp 26 juta, BTN didemo nasabah.
Ini Aturan Mengenai Kewarganegaraan Ganda di Indonesia Hingga Kasus yang Pernah Terjadi
4 jam lalu
Pernyataan Menteri Koordinator Marves Luhut Pandjaitan soal pemberian kewarganegaraan ganda bagi diaspora disorot media asing. Bagaimana aturannya?
Presiden Jokowi Dorong Hilirisasi untuk Stabilkan Harga Jagung
6 jam lalu
Harga Jagung di tingkat petani anjlok saat panen raya. Presiden Jokowi mendorong hilirisasi untuk menstabilkan harga.
Bahlil Bantah Cina Kuasai Investasi di Indonesia, Ini Faktanya
15 jam lalu
Menteri Bahlil membantah investasi di Indonesia selama ini dikuasai oleh Cina, karena pemodal terbesar justru Singapura.
Kejati Bali Lakukan OTT Anggota Bendesa Adat yang Diduga Lakukan Pemerasan Investasi
15 jam lalu
Kejati Bali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap oknum Bendesa Adat di Bali. Bendesa itu diduga melakukan pemerasan investasi.
Diperpanjang hingga 2061, Ini Kronologi Kontrak Freeport di Indonesia
16 jam lalu
Pemerintah memperpanjang kontrak PT Freeport Indonesia hingga 2061 setelah kontrak mereka berakhir pada 2041 dengan kompensasi penambahan saham 61%